admin
Tim Peliput : Melintas
Loa Kulu – Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung tertib administrasi pertanahan dan percepatan pengukuhan kawasan hutan, Kasi Pemerintahan Kecamatan Loa Kulu menghadiri Rapat Pembahasan Hasil Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif pada Batas Luar dan Batas Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang diselenggarakan dalam rangka Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas hasil pelaksanaan pengukuran lapangan serta pemasangan tanda batas definitif kawasan hutan. Melalui rapat tersebut, setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil verifikasi, masukan, maupun tanggapan terhadap kondisi di lapangan sehingga proses penetapan batas kawasan hutan dapat berjalan secara transparan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kehadiran perwakilan Kecamatan Loa Kulu merupakan bentuk dukungan pemerintah kecamatan dalam mengawal proses pengukuhan kawasan hutan, khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Loa Kulu. Pemerintah kecamatan memiliki peran penting sebagai penghubung antara pemerintah, masyarakat, pemerintah desa, serta instansi teknis agar setiap tahapan pengukuhan kawasan hutan dapat dipahami bersama dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
Dalam pembahasan tersebut, peserta rapat menelaah hasil pengukuran batas luar maupun batas fungsi kawasan hutan yang telah dilaksanakan oleh tim teknis. Selain itu, dilakukan pencocokan data administrasi dengan kondisi aktual di lapangan untuk memastikan bahwa batas yang telah dipasang benar-benar sesuai dengan hasil pengukuran serta memiliki kepastian hukum. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola kawasan hutan yang tertib, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kasi Pemerintahan Kecamatan Loa Kulu menyampaikan bahwa sinergi antarinstansi menjadi faktor utama dalam mendukung percepatan pengukuhan kawasan hutan. Menurutnya, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta instansi teknis akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan batas wilayah, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat terkait pemanfaatan ruang dan kawasan.
Lebih lanjut, pengukuhan kawasan hutan tidak hanya bertujuan memberikan kepastian batas secara administratif, tetapi juga menjadi landasan penting dalam mendukung pelestarian lingkungan, perlindungan sumber daya alam, serta penyusunan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan adanya batas kawasan hutan yang definitif, diharapkan potensi terjadinya tumpang tindih pemanfaatan lahan dapat diminimalkan sehingga pengelolaan kawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkeadilan.
Melalui keikutsertaan dalam rapat ini, Pemerintah Kecamatan Loa Kulu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung setiap program pemerintah yang berkaitan dengan penataan ruang, kepastian batas wilayah, serta pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan. Hasil pembahasan rapat diharapkan menjadi acuan dalam percepatan proses pengukuhan kawasan hutan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola kehutanan yang tertib, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur.
