admin
Team Peliput : Rahmadani
Loa Kulu – Pemerintah Desa Sepakat menggelar kegiatan Musyawarah Desa dalam rangka penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 15 April 2026, bertempat di Gedung BPU Merah Putih, Desa Sepakat.
Musyawarah desa tersebut turut dihadiri oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Loa Kulu yang hadir mewakili Pemerintah Kecamatan Loa Kulu. Kehadiran perwakilan kecamatan ini menjadi bentuk dukungan sekaligus pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa agar tetap transparan dan akuntabel.
Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Desa Sepakat beserta seluruh perangkat desa, serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sepakat. Kehadiran unsur pemerintah desa dan BPD menunjukkan sinergi yang baik dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam musyawarah tersebut, dipaparkan berbagai capaian kinerja pemerintah desa selama tahun anggaran 2025, termasuk pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan keuangan desa, serta berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat sekaligus bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.
Kasi Pemerintahan Kecamatan Loa Kulu dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya musyawarah desa yang berjalan dengan tertib dan partisipatif. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Melalui forum seperti ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui secara langsung kinerja pemerintah desa, sekaligus memberikan masukan demi kemajuan desa ke depan,” ujarnya.
Lebih lanjut, dalam sesi diskusi, peserta musyawarah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, saran, serta kritik terhadap laporan yang telah dipaparkan. Beberapa warga yang hadir menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah desa dalam merumuskan program kerja ke depan.
Ketua BPD Sepakat juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, serta memastikan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti dengan baik. Ia berharap komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat dapat terus terjalin secara terbuka dan konstruktif.
Sementara itu, Kepala Desa Sepakat menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung pembangunan desa demi tercapainya kesejahteraan bersama.
Dengan terselenggaranya musyawarah desa ini, diharapkan tercipta evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja pemerintah desa, sekaligus menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan di tahun-tahun mendatang. Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata demokrasi di tingkat desa, di mana masyarakat turut berperan aktif dalam proses pembangunan.
