admin
Loa Kulu – Dalam rangka menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2025, Plt Sekretaris Camat Loa Kulu bersama Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) mengikuti rapat koordinasi secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 15 April 2025.
Rakor ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara dan diikuti oleh seluruh kecamatan yang menjadi wilayah pelaksanaan PSU, termasuk unsur Forkopimcam dan perangkat daerah terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis dan non-teknis terkait distribusi logistik pemilu yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
Dalam pembukaan rakor, Ketua KPU Kutai Kartanegara menyampaikan bahwa distribusi logistik merupakan salah satu aspek krusial yang harus dikelola dengan baik agar pelaksanaan PSU dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi agar tidak terjadi hambatan dalam proses pendistribusian hingga ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Sekretaris Camat Loa Kulu menyambut baik pelaksanaan rakor ini dan menyatakan bahwa pihak kecamatan siap mendukung pelaksanaan PSU secara maksimal. Ia menyampaikan bahwa Kecamatan Loa Kulu telah menyiapkan langkah-langkah koordinatif dengan pihak desa/kelurahan, termasuk pemetaan jalur distribusi logistik dan kesiapsiagaan personel di lapangan.
“Melalui rakor ini, kami mendapatkan gambaran menyeluruh tentang tahapan yang harus dilalui. Kami akan segera melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat koordinasi dengan semua pemangku kepentingan di wilayah kami,” ujarnya usai kegiatan.
Kasi Trantib Kecamatan Loa Kulu juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mengawal proses distribusi logistik secara langsung, mulai dari gudang penyimpanan logistik di tingkat kabupaten hingga ke titik-titik akhir di TPS. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan unsur keamanan dari TNI dan Polri untuk mendukung aspek pengamanan.
“Logistik pemilu adalah bagian vital dari proses demokrasi. Oleh karena itu, pengamanannya harus benar-benar diperhatikan. Kami sudah berkomunikasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas agar proses ini bisa berjalan tertib dan kondusif,” tegasnya.
Selain membahas logistik, Rakor juga menyinggung kesiapan SDM yang akan terlibat dalam PSU, termasuk KPPS, PPK, dan PPS. KPU mendorong seluruh peserta untuk aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses rekrutmen, pelatihan, hingga penempatan petugas pemilu agar tidak terjadi kesalahan teknis di lapangan.
Pada kesempatan yang sama, Bawaslu Kutai Kartanegara turut memberikan arahan mengenai pengawasan distribusi logistik dan pentingnya menjaga netralitas serta transparansi dalam seluruh proses tahapan pemilu ulang ini. Bawaslu juga mengingatkan bahwa pelanggaran dalam tahapan distribusi logistik dapat berakibat pada sengketa atau persoalan hukum di kemudian hari.
Menjelang akhir rakor, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, kendala, maupun saran terkait kesiapan wilayah masing-masing. Beberapa kecamatan menyampaikan tantangan geografis yang dapat memengaruhi kecepatan distribusi, terutama di daerah yang akses jalannya terbatas atau memerlukan transportasi khusus.
Menanggapi hal tersebut, pihak KPU menyatakan akan melakukan asesmen lapangan serta menyediakan solusi logistik tambahan seperti kendaraan off-road atau dukungan tenaga pengangkut dari aparat setempat untuk menjamin logistik tiba tepat waktu dan dalam kondisi baik.
Rakor ini ditutup dengan penegasan bahwa seluruh jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan hingga desa harus siaga dan responsif dalam menghadapi PSU ini, mengingat kegiatan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah.
Dengan adanya koordinasi lintas sektor yang intensif, pelaksanaan PSU Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara diharapkan dapat berjalan dengan sukses, aman, dan menghasilkan kepemimpinan yang legitimate sesuai dengan pilihan rakyat.
